Diklat Pengadaan Barjas untuk Wujudkan Good Governance

-

(Jayapura, 24 Juni 2019) – Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) adalah upaya untuk mewujudkan Good Governance di lingkungan instansi pemerintah. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua Dr. H. Moh. Junaidin, MA, menegaskan hal ini dalam sambutannya mewakili Rektor pada pembukaan Diklat Pengadaan Barjas di Aula kampus IAIN Fattahul Muluk Papua, 24 Juni 2019.
Ka.Biro AUAK Dr. H. Moh. Junaidin, MA

“Sebagaimana peraturan presiden, maka segala jenis pekerjaan nantinya memang perlu disertifikasi, termasuk pejabatnya juga,” ucapnya.
Hal ini, sambungnya, sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih atau Clean Goverment.
“Apalagi dalam era industri 4.0, kita wajib bersaing untuk meingkatkan kualitas dari setiap pekerjaan kita,” ujarnya.
Diklat Pengadaan Barjas diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Papua dan IAIN Fattahul Muluk Papua ini diikuti sejumlah 70 peserta.
Dalam sambutannya, Kepala Bagian TU Pusdiklat Drs. Bahari, MA menyampaikan bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama saat ini sebanyak 240 ribu lebih.
“Maka, diklat secara reguler tidak mungkin dicover semua oleh Pusdiklat, karena secara anggaran tidak memungkinkan,” sambungnya.
Untuk itu, kata dia, diperlukan kerjasama diklat dengan instansi atau satker di bawah Kementerian Agama.
Kepala Bagian TU Pusdiklat Drs. Bahari, MA
“Tahun ini ada 10 tempat wilayah kita melakukan kerjasama baik dengan UIN, IAIN, Kanwil, maupun STAIN dan STAKPN,” ujarnya.

Pusdiklat diberikan kewenangan oleh LKPP untuk menggelar diklat karena sudah terakreditasi A.
“Jika diklat dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan output yang baik, tentunya akan membuat pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga dapat opini yang baik dari BPK, dan ujungnya tentu tunjangan juga jadi bisa naik 100 persen,” pungkasnya.
Pembukaan Diklat dihadiri unsur pimpinan dari IAIN Fattahul Muluk Papua, Balai Diklat Keagamaan Papua, Kanwil Kemenag Papua, dan STAKPN Sentani Papua. (Her)

Postingan populer dari blog ini

Musorma harus Menghasilkan Pemimpin yang Memiliki Integritas

-
Gambar
Dr. H. Idrus AlHamid, S.Ag, M.Si (STAIN Al-Fatah Jayapura) Musorma adalah musyawarah mahasiswa tertinggi di tingkatan Perguruan Tinggi. Untuk itu kegiatan Musorma harus menghasilkan keputusan yang baik bagi aktifitas mahasiswa di kampus. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si menegaskan hal ini dalam Pembukaan Musyawarah Organisasi Mahasiswa (Musorma) STAIN Al-Fatah Jayapura Tahun 2015, di Aula kampus, Rabu 22 April 2015. “Musorma harus menghasilkan Pengurus DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang memiliki integritas untuk kampus,” ujarnya. Ia meminta, jika seseorang itu tidak kompeten, maka jangan dipaksakan untuk menjadi Ketua DEMA. “Karena kalau itu terjadi, biasanya ia tidak akan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia kerjakan,” tambah Ketua. Menurut Ketua, dokumen-dokumen menyangkut pemilihan pengurus DEMA harus segera diserahkan ke Ketua melalui Waket III. Dokumen tersebut berisi hasil dari Musorma dan Pemilihan yang memut...
Baca selengkapnya

IAIN Fattahul Muluk Papua Raih Akreditasi B dari BAN-PT

-
Gambar
(Jayapura, 10 April 2019)  – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua mendapatkan peringkat “Terakreditasi B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan hal ini di ruang kerjanya di Kampus Buper Waena Kota Jayapura, 10 April 2019. Rektor IAIN FM Dr. H. Idrus Alhamid, M.Si menerima hasil assesmen dari Ketua Tim Prof. Dr. Arifudin Ahmad “Kami bersyukur dan bangga atas peringkat yang telah diterima, ini adalah hasil kerja keras seluruh civitas akademik di kampus ini,” ujarnya. Menurutnya, akreditasi institusi adalah harapan seluruh perguruan tinggi di manapun. “Ini karena para siswa yamg ingin masuk ke perguran tinggi sudah pasti mencari yang terakreditaai,” jelasnya. Sesuai  Permenristekdikti  Nomor 32 Tahun 2016, setiap kampus wajib mendapatkan akreditasi institusi dan akreditasi pada setiap program studi yang diselenggarakannya.     “A...
Baca selengkapnya