Pengelolaan Kampus di Indonesia Timur Banyak Tantangan

Pembukaan Akreditasi Prodi HTN Fakultas Syariah

(Jayapura, 15 Juli 2019) – Pengelolaan kampus atau perguruan tinggi di Indonesia Timur memiliki banyak tantangan yang berbeda dengan di wilayah lain. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua H.M. Dahlan Sain, S.Ag, M.M, menekankan hal ini dalam sambutan Assesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Oleh Tim Assesor BAN-PT di kampus IAIN Fattahul Muluk Papua, 15 Juli 2019.

“Namun meski banyak sekali hambatan dan rintangan yang ditemui, tetapi kami akan tetap berupaya memberikan kinerja semaksimal mungkin dan bertekad untuk memajukan Kampus ini dengan banyak melakukan  berbagai aktifitas,” ujarnya.

Dahlan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjadikan Program studi Hukum Tata Negara menjadi besar seperti PTKIN di luar daearah Papua. Ia menambahkan, syarat untuk menjadikan kampus besar adalah dengan menjadikan Perguruan tinggi  dan program studinya sudah terakreditasi.

“Alhamdulillah IAIN Fattahul Muluk tinggal 3 prodi lagi yang akan menyusul untuk Akreditasi,” ucapnya.

Ia berharap hasil asesmen dapat mencapai nilai maksimal yaitu A.

“Kalaupun belum, selalu diupayakan untuk terus mencapai nilai yang maksimal,” tuturnya.

Foto Bersama dengan Tim Assesor BAN-PT

Senada dengan hal tersebut, Tim Assesor BAN-PT Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag menjelaskan bahwa Prodi Hukum Tata Negara dari PTKIN adalah rumah besar dari Fakultas Syariah. “Jadi tidak bisa disamakan menilai Prodi HTN di IAIN  dengan Prodi HTN di Universitas lain yang murni hukum,” pungkasnya.

Kegiatan Pembukaan Asessmen Lapangan Prodi Hukum Tata Negara dihadiri oleh 2 tim asesor yaitu Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag  dosen dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prof. Dr. Muhammad Fauzan S.H, M.Hum dari Universitas Jendral Sudirman Purwokerto,  unsur pimpinan, segenap dosen Fakultas Syariah dan perwakilan Mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara. (Zul/Usw/Ran)