STAIN Al-Fatah Telah Beralih Status Menjadi IAIN Fattahul Muluk Papua
(Jayapura, 9 April 2018) – Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Al-Fatah Jayapura secara resmi telah berubah menjadi Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua.
“Jadi
perubahan atau alih status ini telah resmi, sebagaimana Bapak Presiden yang
sudah menandatangani Perpres Nomor 25 Tahun 2018,” ujarnya di Kantor
Sekretariat Negara, Jakarta, 7 April 2018.
Idrus
mengatakan, alih status ini sebagai perwujudan harapan masyarakat di penghujung
timur nusantara.
“Perubahan
status ini kami harapkan akan berkontribusi terhadap nilai Islam Rahmatan Lil
Alamin,” tegasnya.
Di
sisi lain, perubahan status menjadi IAIN ini juga diharapkan dapat meningkatkan
peran civitas akademik kampus dalam mengusung Program Tri Dharma Perguruan
Tinggi berbasis kearifan local di Papua.
Dr. H. Idrus Alhamid, M.Si menjabat tangan Presiden dalam sebuah acara |
“Di
Papua ini masyarakatnya terkenal sangat toleran terhadap tumbuhnya nilai
akulturasi budaya dan agama,” ujarnya.
Untuk
itu, lanjutnya, IAIN Fattahul Muluk dan stakeholder lain akan bersama-sama
untuk selalu menciptakan suasana yang sejuk dan penuh damai di Tanah Papua.
Lulusan
S3 CRCS UGM ini menjelaskan, lahirnya IAIN Fattahul Muluk Papua akan bersinergi
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Program-program ini akan
terintegrasi antara nilai agama dan budaya secara universal,” tambahnya.
Dengan
perubahan status ini, pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai
pihak yang telah mendukung keberadaan STAIN Al-Fatah Jayapura.
“Majelis
Wali Amanah, seluruh Civitas akademik, dan alumni, menghaturkan terimakasih
kepada Bapak Presiden R.I. Joko Widodo yang memperhatikan lahirnya IAIN Fattahul
Muluk Papua di tanah Papua,” ucapnya.
Secara
khusus, ia juga menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada Menteri
Agama R.I. Bapak Lukman Hakim Saifuddin dan jajaran Kementerian Agama yang
mendorong lahirnya IAIN Fattahul Muluk Papua.
“Semoga dengan ini, kami dapat memperluas
akses pendidikan di wilayah timur nusantara, sehingga masyarakat dapat
merasakan kehadiran pemerintah di daerah 3T,” pungkasnya.
(Her)