Prodi HKI PPs IAIN Papua Gelar Konsorsium Kurikulum

-

 


(iainfmpapua.ac.id) – Kontruksi kurikulum perlu disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di suatu daerah. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada kegiatan ‘Konsorsium Kurikulum Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI)’ yang digelar Program Pascasarjana (PPs) IAIN Fattahul Muluk Papua di salah satu hotel di Jayapura, 28 Juli 2022.

“Kebijakan kurikulum perkuliahan sering tidak sesuai dengan kondisi pembelajaran di lapangan, seperti metode merdeka belajar yang beberapa tata caranya mengikuti negara maju,” paparnya. Menurutnya, metode merdeka belajar harus disesuaikan dahulu jika akan diterapkan di negara yang berbeda kultur. “Seperti di Indonesia khususnya Papua, karenanya perlu ada penyesuaian terhadap kurikulum tersebut agar tepat sasaran dan efektif,” tukasnya.

Dalam konteks pascasarjana, Rektor mendorong PPs IAIN Fattahul Muluk Papua melakukan kerjasama atau konsultasi terkait penerapan kurikulum tersebut dengan konsultan ahli silabus mata kuliah di bidang hukum. 

Direktur PPs, Dr. H. Husnul Yaqin, S.H.I. M.H berharap kegiatan ini dapat membawa kemajuan bagi kurikulum di PPs khususnya Prodi HKI. “Kami berharap konsorsium kurikulum yang melibatkan beberapa pihak ini dapat menghasilkan masukan kontruktif bagi PPs,” terangnya. Untuk tetap menjaga kualitas, konsorsium akan dilakukan 2 tahun sekali. “Kami telah bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah seperti Merauke, Timika dan Nabire guna membuka kelas kerjasama,” imbuhnya.



Ketua panitia kegiatan, Dr. Faisal, S.Ag., M.HI memaparkan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan melakukan pemutakhiran usulan mata kuliah pendukung pencapaian learning outcomes yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) PPs. “Sekaligus untuk melihat metode pembelajaran baik secara umum maupun khusus dan untuk saling bertukar pengalaman terkait bahan ajar atau proses pembelajaran mata kuliah,” jelasnya. 

Kegiatan dengan tema ‘Pengembangan Kurikulum Prodi HKI dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Berbasis Lapangan Kerja’ ini menghadirkan pemateri Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Drs. M. Edy Afwan, M.H. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan stakeholder dari Ketua Pengadilan Agama Sentani, Pascasarjana UNCEN, Universitas Muhammadiyah Papua, Kemenag Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, Kanwil Kemenag Provinsi Papua. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan peserta dari Universitas Yapis Papua, KUA Distrik Heram, Abepura, dan Jayapura Selatan, Kantor Hukum dan HAM Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dan Perwakilan Pengacara.(Za/Is/Zul/Her/Ran)

Postingan populer dari blog ini

Musorma harus Menghasilkan Pemimpin yang Memiliki Integritas

-
Gambar
Dr. H. Idrus AlHamid, S.Ag, M.Si (STAIN Al-Fatah Jayapura) Musorma adalah musyawarah mahasiswa tertinggi di tingkatan Perguruan Tinggi. Untuk itu kegiatan Musorma harus menghasilkan keputusan yang baik bagi aktifitas mahasiswa di kampus. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si menegaskan hal ini dalam Pembukaan Musyawarah Organisasi Mahasiswa (Musorma) STAIN Al-Fatah Jayapura Tahun 2015, di Aula kampus, Rabu 22 April 2015. “Musorma harus menghasilkan Pengurus DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang memiliki integritas untuk kampus,” ujarnya. Ia meminta, jika seseorang itu tidak kompeten, maka jangan dipaksakan untuk menjadi Ketua DEMA. “Karena kalau itu terjadi, biasanya ia tidak akan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia kerjakan,” tambah Ketua. Menurut Ketua, dokumen-dokumen menyangkut pemilihan pengurus DEMA harus segera diserahkan ke Ketua melalui Waket III. Dokumen tersebut berisi hasil dari Musorma dan Pemilihan yang memut...
Baca selengkapnya

IAIN Fattahul Muluk Papua Raih Akreditasi B dari BAN-PT

-
Gambar
(Jayapura, 10 April 2019)  – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua mendapatkan peringkat “Terakreditasi B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan hal ini di ruang kerjanya di Kampus Buper Waena Kota Jayapura, 10 April 2019. Rektor IAIN FM Dr. H. Idrus Alhamid, M.Si menerima hasil assesmen dari Ketua Tim Prof. Dr. Arifudin Ahmad “Kami bersyukur dan bangga atas peringkat yang telah diterima, ini adalah hasil kerja keras seluruh civitas akademik di kampus ini,” ujarnya. Menurutnya, akreditasi institusi adalah harapan seluruh perguruan tinggi di manapun. “Ini karena para siswa yamg ingin masuk ke perguran tinggi sudah pasti mencari yang terakreditaai,” jelasnya. Sesuai  Permenristekdikti  Nomor 32 Tahun 2016, setiap kampus wajib mendapatkan akreditasi institusi dan akreditasi pada setiap program studi yang diselenggarakannya.     “A...
Baca selengkapnya