Warga Negara Indonesia Wajib Menjaga Kebhinekaan

-

 

 Prof Drs KH Yudian Wahyudi, MA, PhD


 

(iainfmpapua.ac.id) – Warga Negara Republik Indonesia wajib menjaga kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K. H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menegaskan hal ini saat melakukan kunjungan kerja di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Jalan Merah Putih, Buper Waena, Kota Jayapura, 27 Januari 2022.

“Kita wajib memelihara keragamaan suku, ras, agama, dan budaya yang ada di negara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya di hadapan dosen dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan Diskusi ‘Salam Pancasila’ di aula kampus.

Menurutnya, ‘Salam Pancasila’ yang sering disampaikannya dipandang penting untuk ada di Negara Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk beraneka ragam budaya. “Salam Pancasila merupakan bagian dari kebhinekaan, salam ini adalah pemersatu, dan bukan pengganti salam yang sudah ada,” ungkapnya. Kepala BPIP mengutarakan bahwa ‘Salam Pancasila’ merupakan solusi mengucapkan salam di ruang publik di tengah kemajemukan Bangsa Indonesia. “Ini salam kebangsaan yang menjadi titik temu yang bisa digunakan di ruang publik,” tuturnya didampingi para pejabat utama BPIP.

Prof. Yudian juga mengingatkan bahwa ‘Salam Pancasila’ adalah salam yang diperuntukkan bagi kedamaian, sehingga pemerintah perlu merangkul masyarakat untuk memahami maksud dari Salam Pancasila ini.

Prof Dr H Idrus Alhamid, SAg MSi


Dalam sambutannya sebelumnya, Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan bahwa Pancasila adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah keberagaman Indonesia. “Pancasila ini adalah solusi konkrit yang ditawarkan negara kepada rakyat Indonesia,” ungkapnya. Pihaknya mengajak seluruh sivitas akademik Kampus IAIN Fattahul Muluk Papua untuk menerapkan nilai-nilai dari sila Pancasila dalam kehidupan akademik.

Di akhir acara, Kepala BPIP menyerahkan cinderamata buku ‘Salam Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan’ kepada Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua. Kegiatan ini juga dihadiri para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Papua dan Kota Jayapura. (Za/Is/Zul/Her/Ran)

Postingan populer dari blog ini

Musorma harus Menghasilkan Pemimpin yang Memiliki Integritas

-
Gambar
Dr. H. Idrus AlHamid, S.Ag, M.Si (STAIN Al-Fatah Jayapura) Musorma adalah musyawarah mahasiswa tertinggi di tingkatan Perguruan Tinggi. Untuk itu kegiatan Musorma harus menghasilkan keputusan yang baik bagi aktifitas mahasiswa di kampus. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si menegaskan hal ini dalam Pembukaan Musyawarah Organisasi Mahasiswa (Musorma) STAIN Al-Fatah Jayapura Tahun 2015, di Aula kampus, Rabu 22 April 2015. “Musorma harus menghasilkan Pengurus DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang memiliki integritas untuk kampus,” ujarnya. Ia meminta, jika seseorang itu tidak kompeten, maka jangan dipaksakan untuk menjadi Ketua DEMA. “Karena kalau itu terjadi, biasanya ia tidak akan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia kerjakan,” tambah Ketua. Menurut Ketua, dokumen-dokumen menyangkut pemilihan pengurus DEMA harus segera diserahkan ke Ketua melalui Waket III. Dokumen tersebut berisi hasil dari Musorma dan Pemilihan yang memut...
Baca selengkapnya

IAIN Fattahul Muluk Papua Raih Akreditasi B dari BAN-PT

-
Gambar
(Jayapura, 10 April 2019)  – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua mendapatkan peringkat “Terakreditasi B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan hal ini di ruang kerjanya di Kampus Buper Waena Kota Jayapura, 10 April 2019. Rektor IAIN FM Dr. H. Idrus Alhamid, M.Si menerima hasil assesmen dari Ketua Tim Prof. Dr. Arifudin Ahmad “Kami bersyukur dan bangga atas peringkat yang telah diterima, ini adalah hasil kerja keras seluruh civitas akademik di kampus ini,” ujarnya. Menurutnya, akreditasi institusi adalah harapan seluruh perguruan tinggi di manapun. “Ini karena para siswa yamg ingin masuk ke perguran tinggi sudah pasti mencari yang terakreditaai,” jelasnya. Sesuai  Permenristekdikti  Nomor 32 Tahun 2016, setiap kampus wajib mendapatkan akreditasi institusi dan akreditasi pada setiap program studi yang diselenggarakannya.     “A...
Baca selengkapnya