Pelepasan KKN Moderasi Beragama: Jaga Kearifan Lokal

-



(iainfmpapua.ac.id) – Mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN) harus menjaga kearifan lokal di lokasi KKN. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menegaskan hal ini dalam pelepasan mahasiswa KKN kelompok Papua Barat di halaman Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), 13 Juli 2022.


“Setiap daerah memiliki tatanan sosial dan budaya yang berbeda, karenanya anda harus paham dan menjaga rasa toleransi dengan berbagai kebiasaan di sana,” tuturnya.

Menurutnya, menjaga kearifan lokal setempat akan membuat mahasiswa diterima oleh masyarakat. “Ingat integritas dan moralitas, selalu patuh pada aturan yang berlaku baik secara akademik dari kampus, maupun aturan di lokasi KKN,” terangnya. Jika ada pelanggaran, lanjutnya, maka dosen pembimbing lapangan (DPL) akan menarik mahasiswa dari lokasi KKN. “Jangan lupa untuk selalu berdoa mengawali aktifitas di semua tempat KKN,” urainya di depan para peserta.

Ketua LPPM Dr. Suparto Iribaram, MA menjelaskan bahwa KKN kali ini mebawa brand kolaborasi nusantara moderasi beragama. “Berarti mengedepankan nilai-nilai yang moderat baik di Papua maupun Papua Barat,” jelasnya. Ia menerangkan bahwa apapun yang akan dikerjakan mahasiswa harus mempertimbangkan konsep moderasi dalam beragama. “Ada 81 peserta KKN akan dibagi untuk diterjunkan ke beberapa wilayah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana,” tuturnya. 

 


Seluruh unsur yang terlibat dalam penerjunan ke lokasi KKN diharapkan menjaga kesehatan dan menyiapkan diri sebaik mungkin. “Anda akan menyeberang dengan kapal di laut beberapa kali, sehingga mari tunjukkan kesempatan untuk berbuat baik demi kemaslahatan bersama berkontribusi positif untuk masyarakat,” paparnya.

KKN kolaborasi nusantara moderasi beragama di Papua juga diikuti beberapa perwakilan peserta dari perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) di Indonesia di bawah Kementerian Agama. Mereka akan diterjunkan dalam beberapa tahap ke beberapa tempat di Papua dan Papua Barat.

Seremonial pelepasan KKN dihadiri unsur pejabat dan dosen IAIN Fattahul Muluk Papua. (Za/Is/Zul/Her/Ran)

Postingan populer dari blog ini

Musorma harus Menghasilkan Pemimpin yang Memiliki Integritas

-
Gambar
Dr. H. Idrus AlHamid, S.Ag, M.Si (STAIN Al-Fatah Jayapura) Musorma adalah musyawarah mahasiswa tertinggi di tingkatan Perguruan Tinggi. Untuk itu kegiatan Musorma harus menghasilkan keputusan yang baik bagi aktifitas mahasiswa di kampus. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si menegaskan hal ini dalam Pembukaan Musyawarah Organisasi Mahasiswa (Musorma) STAIN Al-Fatah Jayapura Tahun 2015, di Aula kampus, Rabu 22 April 2015. “Musorma harus menghasilkan Pengurus DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang memiliki integritas untuk kampus,” ujarnya. Ia meminta, jika seseorang itu tidak kompeten, maka jangan dipaksakan untuk menjadi Ketua DEMA. “Karena kalau itu terjadi, biasanya ia tidak akan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia kerjakan,” tambah Ketua. Menurut Ketua, dokumen-dokumen menyangkut pemilihan pengurus DEMA harus segera diserahkan ke Ketua melalui Waket III. Dokumen tersebut berisi hasil dari Musorma dan Pemilihan yang memut...
Baca selengkapnya

IAIN Fattahul Muluk Papua Raih Akreditasi B dari BAN-PT

-
Gambar
(Jayapura, 10 April 2019)  – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua mendapatkan peringkat “Terakreditasi B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan hal ini di ruang kerjanya di Kampus Buper Waena Kota Jayapura, 10 April 2019. Rektor IAIN FM Dr. H. Idrus Alhamid, M.Si menerima hasil assesmen dari Ketua Tim Prof. Dr. Arifudin Ahmad “Kami bersyukur dan bangga atas peringkat yang telah diterima, ini adalah hasil kerja keras seluruh civitas akademik di kampus ini,” ujarnya. Menurutnya, akreditasi institusi adalah harapan seluruh perguruan tinggi di manapun. “Ini karena para siswa yamg ingin masuk ke perguran tinggi sudah pasti mencari yang terakreditaai,” jelasnya. Sesuai  Permenristekdikti  Nomor 32 Tahun 2016, setiap kampus wajib mendapatkan akreditasi institusi dan akreditasi pada setiap program studi yang diselenggarakannya.     “A...
Baca selengkapnya