Dialog Nasional: Warek III Dorong Mahasiswa Pantau Penegakan Hukum Di Indonesia

-

(iainfmpapua.ac.id) –  Para mahasiswa sudah semestinya memantau penegakan hukum di Indonesia. Wakil Rektor (Warek) III Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Dr. Suparto Iribaram, M.A menyampaikan hal ini dalam pembukaan kegiatan Dialog Nasional Kelembagaan yang digelar  Komisi Yudisial Provinsi Papua, di aula kampus, 22 November 2023.

“Penegakan Hukum di Indonesia memang sudah semestinya kita pantau bersama dan hadirnya Komisi Yudisial Penghubung Papua tentunya kita harapkan dapat meningkatkan peradilan yang bersih,” ucapnya. Menurutnya, kegiatan ini dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan terkait alur peradilan di Indonesia. “Terlebih di kampus kita terdapat fakultas syariah atau hukum, sehingga ini menjadi ladang untuk memanen ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa,” jelasnya.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Peran Serta Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih’ ini menghadirkan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum dan dosen Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. Hendra Yulia Rahman, M.HI. Menurut Methodius, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tugas pokok Komisi Yudisial. “Serta mengajak masyarakat untuk bersama Komisi Yudisial mengawal peradilan yang bersih di Tanah Papua,” jelasnya. Pihaknya berharap, dialog bersama mahasiswa ini dapat meningkatkan pengawasan oleh akademisi terhadap peradilan yang bersih. Dalam paparannya, Methodius menerangkan sejarah pembentukan dan dasar hukum hadirnya Komisi Yudisial yang saat ini sudah memiliki kantor penghubung di Kota Jayapura. Ia juga mengatakan hadirnya Komisi Yudisial bukan untuk mengintervensi putusan hakim. “Tidak untuk itu, melainkan untuk meningkatkan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim demi terwujudnya peradilan yang bersih,” pungkasnya. Kegiatan ini diikuti para mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Tata Negara, dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua, serta undangan lainnya. (Za/Is/Zul/Her/Ran)

Postingan populer dari blog ini

Musorma harus Menghasilkan Pemimpin yang Memiliki Integritas

-
Gambar
Dr. H. Idrus AlHamid, S.Ag, M.Si (STAIN Al-Fatah Jayapura) Musorma adalah musyawarah mahasiswa tertinggi di tingkatan Perguruan Tinggi. Untuk itu kegiatan Musorma harus menghasilkan keputusan yang baik bagi aktifitas mahasiswa di kampus. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si menegaskan hal ini dalam Pembukaan Musyawarah Organisasi Mahasiswa (Musorma) STAIN Al-Fatah Jayapura Tahun 2015, di Aula kampus, Rabu 22 April 2015. “Musorma harus menghasilkan Pengurus DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang memiliki integritas untuk kampus,” ujarnya. Ia meminta, jika seseorang itu tidak kompeten, maka jangan dipaksakan untuk menjadi Ketua DEMA. “Karena kalau itu terjadi, biasanya ia tidak akan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia kerjakan,” tambah Ketua. Menurut Ketua, dokumen-dokumen menyangkut pemilihan pengurus DEMA harus segera diserahkan ke Ketua melalui Waket III. Dokumen tersebut berisi hasil dari Musorma dan Pemilihan yang memut...
Baca selengkapnya

IAIN Fattahul Muluk Papua Raih Akreditasi B dari BAN-PT

-
Gambar
(Jayapura, 10 April 2019)  – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua mendapatkan peringkat “Terakreditasi B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan hal ini di ruang kerjanya di Kampus Buper Waena Kota Jayapura, 10 April 2019. Rektor IAIN FM Dr. H. Idrus Alhamid, M.Si menerima hasil assesmen dari Ketua Tim Prof. Dr. Arifudin Ahmad “Kami bersyukur dan bangga atas peringkat yang telah diterima, ini adalah hasil kerja keras seluruh civitas akademik di kampus ini,” ujarnya. Menurutnya, akreditasi institusi adalah harapan seluruh perguruan tinggi di manapun. “Ini karena para siswa yamg ingin masuk ke perguran tinggi sudah pasti mencari yang terakreditaai,” jelasnya. Sesuai  Permenristekdikti  Nomor 32 Tahun 2016, setiap kampus wajib mendapatkan akreditasi institusi dan akreditasi pada setiap program studi yang diselenggarakannya.     “A...
Baca selengkapnya