Menko Polhukam Resmikan Gedung Kuliah Terpadu IAIN Fattahul Muluk Papua
(Jayapura, 16 April 2018) – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
Wiranto meresmikan Gedung Kuliah Terpadu IAIN Fattahul Muluk Papua, 16 April
2018. Penandatanganan prasasti peresmian gedung ini dilaksanakan di area Kantor
Bupati Merauke, yang tergabung dalam pencanangan Program Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan) dari pemerintah.
Dalam
sambutannya, Wiranto menegaskan bahwa tujuan pembangunan kawasan perbatasan
adalah untuk menjalin sinergi antar berbagai lembaga dan kementerian
pemerintah.
“Lembaga
dan kementerian jangan hanya membangun infrastruktur sendiri-sendiri tanpa
koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
 |
| Menkopolhukam Wiranto menandatangani prasasti |
Yang
lebih penting lagi, menurutnya, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur
dan pos-pos di perbatasan, tetapi juga harus membangun sumber daya manusianya.
Sementara
itu, Sekretaris Badan Nasional Pembangunan Perbatasan Sigit Widodo dalam laporannya
menerangkan bahwa kehadiran para pejabat dari pusat dan daerah telah
mempertegas wujud keseriusan pemerintah kepada wilayah perbatasan di Papua,
seperti Merauke dan Jayapura.
“Kami
juga ingin menyerap aspirasi dari daerah serta mencari solusinya atas berbagai
persoalan infrastruktur negara,” terangnya.
Rektor
IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si yang mendampingi
Wiranto dalam penandatanganan prasasti mengatakan bahwa, gedung dan berbagai
prasarana di kampus diharapkan dapat memperlancar proses aktifitas akademik.
“Seluruh
civitas di kampus berterimakasih atas komitmen pemerintah dan segenap lintas
kementerian atas kepedulian kepada pembangunan infrastruktur di wilayah yang
berbatasan dengan negara tetangga ini,” ucapnya.
Selain
menandatangani prasasti peresmian Gedung Kuliah Terpadu IAIN Fattahul Muluk
Papua, Menko Polhukam juga meresmikan berbagai pembangunan lain di wilayah
Papua yang didanai oleh SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) 2017.
Dalam peresmian tersebut, Wiranto didampingi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, Kapolda,
Pangdam, Bupati Merauke, Walikota Jayapura, dan berbagai unsur Muspida lain
yang terkait dengan pengelolaan perbatasan. (Her)
