Prodi HKI PPs IAIN Papua Gelar Konsorsium Kurikulum

-

 


(iainfmpapua.ac.id) – Kontruksi kurikulum perlu disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di suatu daerah. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada kegiatan ‘Konsorsium Kurikulum Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI)’ yang digelar Program Pascasarjana (PPs) IAIN Fattahul Muluk Papua di salah satu hotel di Jayapura, 28 Juli 2022.

“Kebijakan kurikulum perkuliahan sering tidak sesuai dengan kondisi pembelajaran di lapangan, seperti metode merdeka belajar yang beberapa tata caranya mengikuti negara maju,” paparnya. Menurutnya, metode merdeka belajar harus disesuaikan dahulu jika akan diterapkan di negara yang berbeda kultur. “Seperti di Indonesia khususnya Papua, karenanya perlu ada penyesuaian terhadap kurikulum tersebut agar tepat sasaran dan efektif,” tukasnya.

Dalam konteks pascasarjana, Rektor mendorong PPs IAIN Fattahul Muluk Papua melakukan kerjasama atau konsultasi terkait penerapan kurikulum tersebut dengan konsultan ahli silabus mata kuliah di bidang hukum. 

Direktur PPs, Dr. H. Husnul Yaqin, S.H.I. M.H berharap kegiatan ini dapat membawa kemajuan bagi kurikulum di PPs khususnya Prodi HKI. “Kami berharap konsorsium kurikulum yang melibatkan beberapa pihak ini dapat menghasilkan masukan kontruktif bagi PPs,” terangnya. Untuk tetap menjaga kualitas, konsorsium akan dilakukan 2 tahun sekali. “Kami telah bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah seperti Merauke, Timika dan Nabire guna membuka kelas kerjasama,” imbuhnya.



Ketua panitia kegiatan, Dr. Faisal, S.Ag., M.HI memaparkan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan melakukan pemutakhiran usulan mata kuliah pendukung pencapaian learning outcomes yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) PPs. “Sekaligus untuk melihat metode pembelajaran baik secara umum maupun khusus dan untuk saling bertukar pengalaman terkait bahan ajar atau proses pembelajaran mata kuliah,” jelasnya. 

Kegiatan dengan tema ‘Pengembangan Kurikulum Prodi HKI dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Berbasis Lapangan Kerja’ ini menghadirkan pemateri Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Drs. M. Edy Afwan, M.H. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan stakeholder dari Ketua Pengadilan Agama Sentani, Pascasarjana UNCEN, Universitas Muhammadiyah Papua, Kemenag Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, Kanwil Kemenag Provinsi Papua. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan peserta dari Universitas Yapis Papua, KUA Distrik Heram, Abepura, dan Jayapura Selatan, Kantor Hukum dan HAM Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dan Perwakilan Pengacara.(Za/Is/Zul/Her/Ran)

Postingan populer dari blog ini

Musorma harus Menghasilkan Pemimpin yang Memiliki Integritas

-
Gambar
Dr. H. Idrus AlHamid, S.Ag, M.Si (STAIN Al-Fatah Jayapura) Musorma adalah musyawarah mahasiswa tertinggi di tingkatan Perguruan Tinggi. Untuk itu kegiatan Musorma harus menghasilkan keputusan yang baik bagi aktifitas mahasiswa di kampus. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si menegaskan hal ini dalam Pembukaan Musyawarah Organisasi Mahasiswa (Musorma) STAIN Al-Fatah Jayapura Tahun 2015, di Aula kampus, Rabu 22 April 2015. “Musorma harus menghasilkan Pengurus DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang memiliki integritas untuk kampus,” ujarnya. Ia meminta, jika seseorang itu tidak kompeten, maka jangan dipaksakan untuk menjadi Ketua DEMA. “Karena kalau itu terjadi, biasanya ia tidak akan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia kerjakan,” tambah Ketua. Menurut Ketua, dokumen-dokumen menyangkut pemilihan pengurus DEMA harus segera diserahkan ke Ketua melalui Waket III. Dokumen tersebut berisi hasil dari Musorma dan Pemilihan yang memut
Baca selengkapnya

Mubes UKM Pencak Silat : Buat Gebrakan ke Publik

-
Gambar
Pembukaan Mubes III UKM Pencak Silat dengan menyanyikan Lagu ‘Indonesia Raya’ ( www.iainpapua.ac.id ) – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pencak Silat harus dapat membuat kegiatan istimewa yang dapat diekspose ke publik. Pembina UKM Pencak Silat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua Abdi, S.Pd menegaskan hal ini dalam sambutan pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) III UKM Pencak Silat di Gedung Aula Terpadu, Buper Waena Kota Jayapura, 7 Desember 2019. “Ke depan, UKM Pencak Silat kita ekspos ke masyarakat sehingga punya nilai jual dengan melakukan gebrakan yang lebih lagi,” ujarnya. Abdi juga berharap UKM Pencak Silat dapat menunjukkan kemampuan beroraganisasi dengan visi misi yang diimplementasikan dengan baik. “Selama tiga tahun ini kita bisa melihat fakta yang ada sehingga secara organisasi, kita perlu melakukan perbaikan terutama soal keanggotaan,” urainya. Ia meminta kepada seluruh anggota UKM Pencak Silat agar dapat memanfaatkan semua yang sudah
Baca selengkapnya

KPPN Award : IAIN FM Papua Terima Dua Penghargaan Sekaligus

-
Gambar
  (iainfmpapua.ac.id)  – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua memperoleh penghargaan dalam kategori satuan kerja (satker) dengan penggunaan CMS terbaik semester I Tahun 2023 dalam ajang KPPN Awards yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura, 31 Juli 2023. Selain itu, pengelola keuangan IAIN Fattahul Muluk Papua Adiputra Tri Wibowo, S.T terpilih sebagai duta satker KPPN Jayapura semester II tahun 2023. Plt. Kepala KPPN Jayapura, Abdul Latif, S.E., M.Si memaparkan bahwa kegiatan awards ini merupakan acara rutin yang dilakukan tiap semester. “Untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada satuan kerja lingkup KPPN Jayapura, berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di semester I tahun 2023,” paparnya. Sedangkan pemilihan duta satker, lanjutnya, dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. “Masing-masing duta satker nantinya akan menjadi role model bagi kelompok satker yang sudah
Baca selengkapnya