Pelayanan Birokrasi dan Akuntabilitas Publik Membutuhkan keteladanan
(Jayapura,
7 Agustus 2018) – Pelayanan
Birokrasi dan Akuntabilitas Publik membutuhkan keteladanan. Rektor IAIN
Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan hal ini di
sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian
Agama (Kemenag) RI Tahun
2018, di Jakarta, (07/08).
“Organisasi
publik atau pemerintah, harus bisa menampilkan wajahnya dalam melakukan fungsi
pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari harapan mewujutkan integritas
layanan prima, yang akuntabel,” ujarnya.
Menurut
Rektor, ini adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Saya
melihat Instansi Pemeritah vertikal selalu melakukan upaya penegasan integritas
yang profesional, reponsibilitas yang mampu melahirkan inovasi, dengan rasa
tanggung jawab yang tinggi,” tambahnya.
Namun,
sambungnya, yang terpenting dari semua itu adalah keteladanan yang harus
ditunjukkan sebagai lokomotif dalam mengekspresikan budaya kerja untuk
melakukan pelayanan publik.
Rakor KPA dibuka secara resmi oleh Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin. Peserta Rakor KPA berasal dari seluruh Kepala
Kanwil, para rektor, Ketua PTKN, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenag.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Ketua
Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Pejabat Eselon I, Ketua BPKH, Ketua Baznas, Staf
Ahli dan Staf Khusus Menteri.
Dalam sambutan pembukaan Rakor, Menteri
Agama (Menag) mementingkan upaya pencegahan tindakan koruptif dalam melakukan pelayanan publik.
"Jangan sampai kita menjadi bagian
orang-orang zalim, karena satu dan lain hal lalu kemudian dana-dana yang
sejatinya untuk masyarakat tidak bisa kita eksekusi," kata Menag.
 |
| Rektor IAIN Papua - Dr. H. Idrus Alhamid |
Menurut Menag, penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama Tahun 2018, merupakan
salah satu strategi penting dalam upaya pencapaian kinerja pelaksanaan program
dan anggaran sesuai yang diharapkan.
"Rakor ini juga sebagai evaluasi
sehingga sejak sekarang sudah bisa kita prediksi dan antisipasi kira-kira
tingkat penyerapan seperti apa kedepannya," ujar Menag
Sebelumnya Ketua Panitia Rakor KPA
Kemenag, Ali Irfan mengatakan Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran tahun
ini bertujuan diantaranya untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan kebijakan
serta pelaksanaan program dan kegiatan.
Dalam
kegiatan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menganugerahkan
penghargaan pada unit kerja Kementerian Agama yang dinilai berprestasi dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN), pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Duta Barang Milik Negara
(BMN) Teladan dan Duta Akrual Teladan. (Her).
